Aktualisasi Wawasan Nusantara sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional |
|
Aneka ragam budaya daerah tidak akan membenturkan azas dasar Wawasan Nusantara |
|
Arti perkembangan Asia Selatan bagi kepentingan nasional Indonesia |
|
Asas persatuan dan kesatuan merupakan hasil proses interaksi aspek alamiah dan aspek sosial |
|
Buku kenangan KRA XXVIII Lemhannas, 1995: |
|
Indonesia tidak menganut "power concept" |
|
Interaksi pelaku ekonomi dalam masyarakat Pancasila : internal maupun eksternal |
|
Keadaan trigatra negara RI pada awal abad XXI dan dampaknya terhadap politik luar negeri Indonesia |
|
Kertas kerja, 2004: |
|
Kondisi demografi negara RI dipandang dari sudut kewaspadaan nasional |
|
Laporan hasil peninjauan obyek penting ke Bursa Efek Jakarta tanggal 7 Juni 1996 |
|
Laporan widya wisata luar negeri rombongan India tanggal 15 s.d. 25 September 1996 |
|
Mengembangkan program IDT dengan memperhatikan aspek-aspek trigatra |
|
Meningkatkan sikap ketauladanan pimpinan formal dan informal |
|
Mewaspadai issu demokratisasi dan hak asasi manusia dalam rangka kewaspadaan nasional |
|
Pembangunan budaya bangsa Indonesia dengan keterkaitannya dengan kemajuan Iptek |
|
Pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan negara dalam PJP II |
|
Pendalaman tentang tenaga kerja wanita dan tantangannya dalam 2020 |
|
Pendekatan peneyelesaian [i.e. penyelesaian] perbedaan kepentingan (management of conflict) dalam sistem ekonomi Pancasila |
|
Peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian sebagai subsistem dari Sismennas |
|
Peran dwifungsi ABRI dalam kepemimpinan nasional pada masa mendatang |
|
Peran dwifungsi ABRI dalam menumbuhkembangkan demokrasi Pancasila |
|
Perilaku ekonomi Indonesia menghadapi tahun 2020 |
|
Perkembangan sistem sosial budaya dalam era globalisasi |
|
Perobahan [i.e. Perubahan] lingkungan hidup yang bersangkutan dengan sumber daya alam dan konflik dengan kekerasan environmental change and conflict |
|
Pokok-pokok pikiran mengungkap dan mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional |
|
Pokok-pokok pikiran mewujudkan iklim keterbukaan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila |
|
Relevansi kewaspadaan nasional dalam mendukung pelaksanaan PJP-II |
|
Sistem dan mekanisme pengambilan keputusan politik (public policy) berdasarkan demokrasi Pancasila dalam era globalisasi |
|
Sistem pengambilan keputusan kebijaksanaan terpadu untuk mewujudkan tertib sosial |
|
Strategi kepemimpinan nasional untuk menyukseskan pembangunan ekonomi Indonesia dalam era globalisasi |
|
Strategi memperluas partisipasi politik atau mempersempit partisipasi politik |
|
Tinjauan tentang bela negara dan peranan Wanhankamnas dalam menghadapi era globalisasi |
|
Upaya memantapkan integrasi Timor-Timur sebagai bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia |
|
Upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan merupakan perwujudan kesatuan ekonomi |
|
Upaya mewujudkan kesatuan sosial budaya melalui sistem pendidikan nasional |
|
Upaya pembangunan kembali daerah kumuh di kota-kota besar di Indonesia dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional |
|
Upaya pemecahan masalah lalu lintas di kota-kota besar, khususnya di DKI Jaya |
|
Upaya peningkatan secara terpadu dalam memelihara serta memantapkan integritas dan identitas nasional |
|
Upaya penjabaran U.U. no. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Hankamneg |
|
Upaya penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan |
|
Upaya penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan yang dijiwai semangat kekeluargaan |
|
Upaya untuk mengantisipasi meningkatnya partisipasi angkatan kerja wanita dalam PJP II, tinjauan sosiologis |
|
Validitas Wawasan Nusantara dalam menghadapi perkembangan globalisasi dari aspek ekonomi |
|