BP Cipta Jaya
VIAF ID: 128006277 ( Corporate )
Permalink: http://viaf.org/viaf/128006277
Preferred Forms
-
- 110 2 _ ‡a BP Cipta Jaya
- 110 2 _ ‡a BP Cipta Jaya
4xx's: Alternate Name Forms (3)
Works
Title | Sources |
---|---|
Compilation of regulation for implementation of new tax laws, 1995. | |
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara ; dan, Perubahan petunjuk teknis keppres nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa/instansi pemerintah. | |
Kumpulan 5 undang-undang perpajakan baru tahun 1997. | |
Pedoman penetapan peserta dan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan | |
Penetapan upah minimum regional pada 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia dan upah minimum sektoral regional pada 19 (sembilan belas) propinsi di Indonesia (Kep. Men. Tenaga Kerja R.I. No. KEP-23/MEN/1999) | |
Peraturan pemerintah R.I. tentang pelaksanaan 5 (lima) undang-undang perpajakan nomor: 16, 17, 18, 19, 20 tahun 2000. | |
Perubahan tarif bea meteri dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai | |
Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. | |
Petunjuk pelaksanaan sistem pendidikan nasional tahun 2005/2006 dan angka kredit jabatan fungsional guru/jabatan dosen : dilengkapi organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. | |
Petunjuk teknis keuangan Bantuan Operasional Sekolah : dilengkapi petunjuk pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD, SDLB, MI, salafiyah/sekolah agama non Islam setara SD, SMP, SMPLB, MTs., salafiyah/sekolah agama non Islam setara SMP, petunjuk teknis monitoring dan evaluasi, petunjuk pelaksanaan bantuan khusus murid (BKM) untuk SMA, SMK, MA & SMLB. | |
Petunjuk teknis keuangan bantuan operasional sekolah tahun 2006 : program peningkatan dan pengembangan pendidikan daerah (propinsi, kota/kabupaten) : penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, 2006-2009. | |
Petunjuk teknis pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa pemerintah : dilengkapi modul pengawasan pemeriksaan pengadaan barang/jasa pemerintah, matriks perbedaan antara Perpres 54 th. 2010 dengan Keppres 80 th. 2003, petunjuk pemeriksaan dan gambaran umum pengadaan barang/jasa pemerintah : strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi pengadaan barang/jasa. | |
Presidential Decree no. 115/1998 dated July 28, 1998 re amendment to Presidential Decree no. 97/1993 on investment procedure | |
The procedure for filing application for domestic capital investments and foreign capital investments = Tatacara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. | |
Program manajemen berbasis sekolah : peningkatan mutu pendidikan dasar melalui manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat, dan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan : paket pelatihan awal untuk sekolah dan masyarakat. | |
Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Chairman of the National Land Agency re the requirements for ownership of residential or dwelling places by aliens | |
Repeta | |
Reshuffle the United Indonesia Cabinet of the Republic of Indonesia with list of name and addresses of officials of the state of the Republic of Indonesia in October 2011-2014 | |
Silabus program pembelajaran SMP/MTs. | |
Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat : dilengkapi petunjuk teknis penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2006, pelaksanaan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2006. | |
SMA/MA | |
Standar kompetensi kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK & SLB : dilengkapi pedoman penilaian kelas (per-mata pelajaran/bidang studi), pedoman untuk guru, pengawas, dan kepala sekolah. | |
Standar penilaian pendidikan dan standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah | |
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 6 tahun 2003 | |
Syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris : dilengkapi kewenangan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya untuk PPAT yang tidak merangkap notaris, pengumuman tentang pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali sebagai PPAT, batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan. | |
Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah; dan, Petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah | |
Tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum yayasan, pengesahan badan hukum perkumpulan : dilengkapi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, contoh akta pendirian perseroan terbatas (PT), yayasan, dan perkumpulan. | |
Tiga undang-undang R.I. tahun 1999 | |
Ujian sekolah/madrasah tahun pelajaran 2005/2006 : dilengkapi perencanaan dan media pembelajaran, petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2006, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal. | |
Undang-Undang R.I. nomor 32 & 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. | |
Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara | |
Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen | |
Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | |
Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan (2003) | |
Undang-Undang Tentang Partai Politik (2002) | |
Undang-Undang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara | |
Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2008) | |
Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. | |
Undang-Undang Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme | |
Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. | |
Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (2007) | |
Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional |